Pornografi
Minggu, 18 Juni 2000
A. Muis
Guru besar ilmu hukum dan komunikasi pascasarjana Universitas Hassanudin dan UI
|
KASUS vonis porno majalah Matra meramaikan kembali debat tentang batasan pornografi. Batasan yang baku itu diperlukan untuk menjadi dasar peninjauan kembali pasal- pasal pornografi dalam Buku II dan Buku III KUHP.
Yurisprudensi yang ada jika dikaitkan dengan komunikasi massa mendefinisikan pornografi sebagai cara berkomunikasi yang bertentangan deng |