KONON, Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sudah dalam pembahasan akhir di Departemen Hukum dan Perundang-undangan, dan diharapkan segera diajukan ke DPR. Kita semua setuju dengan tuntutan agar pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi pada masa silam diungkapkan. Tapi ini tidak mudah.

Pengalaman di negara lain yang sudah membentuk KKR (dengan nama berbeda antara satu negara dan lain negara) membuktikan bahwa