SETELAH media massa "diguncang" berita tentang penggunaan hak interpelasi DPR, pekan lalu muncul kembali berita dari DPR, yaitu tentang keluarnya Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR. Rantap baru itu dianggap dapat mempermudah proses terlaksananya Sidang Istimewa (SI) MPR, yang pada hakikatnya mengubah sebagian isi Ketetap