Pergantian pucuk pimpinan di Mahkamah Agung (MA) telah mengangkat berbagai permasalahan yang membelenggu keberadaan lembaga tersebut. Salah satu di antaranya adalah hak untuk menguji keabsahan undang-undang (juditial review), sebuah hak yang dianggap harus dimiliki sebuah lembaga judikatif agar dapat menyejajarkan diri dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Padahal, aturan yang berlaku sekarang, hanya memberikan hak kepada MA untuk me...