Ibarat tarik tambang yang alot, proses divestasi 51 persen saham Kaltim Prima Coal (KPC) belum juga jelas juntrungannya. Padahal, saham-saham itu sudah harus mulai dilepas sejak1996. Lantas, siapa yang harus menjawab sebab-musabab leletnya jual-beli saham ini?

Logikanya, ya, si KPC sebagai yang punya gawe. Dan tentu saja pemerintah Indonesia—melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yusgia