Persoalan kehutanan tak pernah ditangani secara terpadu. Compang-camping di sana-sini. Akibatnya, terjadi kebocoran di berbagai lini. Hariadi Kartodihardjo, pengajar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), mengidentifikasi sembilan potensi pelanggaran pemegang hak pengusahaan hutan (HPH).

Dari sembilan potensi pelanggaran ini, hanya tiga yang menjadi wewenang Departemen Kehutanan dan Perkebunan pusat: penentuan rencana kerja tahunan (RK