Ketika dilantik menjadi Penjabat Wali Kota Bekasi pada 20 September 2023, Raden Gani Muhamad menyadari bahwa dia tidak memiliki basis politik dan sosiologis di daerah yang berjuluk Kota Patriot, itu. Namun Gani berpikir, tak punya “embel-embel” dukungan di lingkaran tugas barunya justru akan menguntungkan. 

“Buat saya, yang penting menunjukkan kerja nyata. Biar masyarakat yang menilai,” kata Gani pada malam Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group di The Tribrata Hotel and Convention, Darmawangsa, Jakarta, pada Jumat, 30 Agustus 2024. Di malam itu, Gani berhasil meraih dua kategori penghargaan sekaligus, yakni Kategori Kinerja Total dengan Fiskal Tinggi dan Kategori Ekonomi Daerah dengan Fiskal Tinggi.

Dalam dua kategori tersebut, Gani dianggap berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan publik, dan menumbuhkan perekonomian daerah. Di sektor kesejahteraan masyarakat, dia memetakan tiga unsur penting, yakni kemiskinan ekstrem, pengangguran, kesehatan, dan stunting. Dalam hal pelayanan publik, ada tiga faktor yang menjadi acuan, yaitu pelayanan publik itu sendiri, perizinan, dan kegiatan unggulan.

Mengenai peningkatan ekonomi daerah, Gani menitikberatkan pada pengendalian inflasi, penyerapan anggaran, dan pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD). “Dengan kekuatan fiskal yang tinggi, ini merupakan salah satu bentuk kemandirian kita dalam membiayai program dan kegiatan di Kota Bekasi,” katanya.

Contohnya, mengendalikan inflasi melalui konvergensi kegiatan yang diterapkan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Mikro misalkan, mendapatkan alokasi Rp 400 juta untuk pendataan, kemitraan, penguatan kelembagan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan bagi pengembangan UMKM. Di Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat anggaran sebesar Rp 1,75 miliar untuk koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat.

Dinas Perhubungan memiliki alokasi Rp 7 miliar guna penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar-kota dalam satu daerah. Ada pula Dinas Ketahanan Pangan yang menerapkan berbagai program guna menekan inflasi melalui kemandirian pangan.

Betapapun banyaknya program dan kegiatan yang berjalan, menurut Gani, belum tentu maksimal apabila pemimpinnya tidak fokus dan konsistensi dalam menjalankan tugas. “Apa yang saya lakukan tidak ada kepentingan di belakang politik tertentu,” ujarnya. Dengan begitu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja dengan nyaman. “Sebagai pemimpin, saya bisa membuktikan mampu berdiri di tengah semua pihak.”

Gani melanjutkan, kehati-hatian seorang pemimpin juga mutlak diperlukan, terutama di Kota Bekasi yang masyarakatnya terdiri atas berbagai latar belakang. “Kota Bekasi begitu dinamis dan struktur budayanya adalah miniatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya. Sebagai Penjabat Wali Kota Bekasi, dia mengatakan, harus mampu mengkoneksikan semua suku, etnis, berbagai latar belakang masyarakat dalam satu kesatuan, kebersamaan, demi Kota Bekasi yang aman, nyaman, dan tentram.

Apresiasi yang yang diperoleh, menurut Gani, merupakan bentuk kepercayaan masyarakat dan insan pers terhadap kepemimpinan para penjabat kepala daerah. “Dan saya ingin membuktikan para penjabat kepala daerah yang berasal dari birokrat bisa dan mampu memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” katanya. “Tunjukkan bahwa kami mampu saat menjadi pembina, dan saat praktik menjadi pemimpin di daerah, tanpa beban.”