Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Hal ini tercermin dari jumlah dan persentase penduduk miskin yang terus menurun dari 2021 hingga 2024. Penurunan terbesar terjadi pada 2024, yakni sebesar 0,48 persen dari 2023. Kondisi ini sejalan dengan jumlah penduduk miskin ekstrem yang juga menurun.

Kemiskinan ekstrem di Provinsi NTT pada 2023 sebesar 3,93 persen. Angka ini mengalami penurunan 2,63 persen dibandingkan pada 2022, yakni 6,56 persen. Adapun kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah tahun 2023 adalah Malaka, Nagekeo, Ngada, Flores Timur, dan kota Kupang.

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Ayodhia G. L. Kalake mengatakan, pemerintah provinsi memberikan perhatian penuh terhadap masalah kemiskinan ekstrem. “Kami menerapkan tiga strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem,” kata Ayodhia. Ada pun tiga strategi itu adalah menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat, serta menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Dalam strategi pertama terdapat sepuluh kegiatan. Yakni, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-KL), Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Pemberian Bantuan Iuran Bukan Pekerja (BP), bantuan beras premium, bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, Bantuan Program Keluarga Harapan (BPKH), Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), penyaluran kredit mikro merdeka.

Strategi kedua, meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat terdiri atas sebelas kegiatan. Kegiatan itu adalah penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin; bantuan tenaga kerja mandiri pemula; bantuan dana UMKM; kegiatan padat karya; pelatihan; bantuan bibit sayur, buah, dan peralatan pertanian sederhana; bantuan prasarana perikanan tangkap; bantuan coolbox; dan penyaluran bantuan dana ke kabupaten/kota.

Pada strategi ketiga, untuk menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki empat kegiatan. Kegiatan itu adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sejumlah rumah penduduk; bantuan sumur bor, dan bantuan peralatan pertanian.

Ayodhia G. L. Kalake menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTT mendorong Bank di NTT untuk memberikan Kredit Usaha Rakyat, juga Bank Pembangunan Daerah NTT untuk memberikan Kredit Mikro Merdeka yang sangat bermanfaat bagi petani, peternak, nelayan dan UMKM dalam menghindari jeratan rentenir dan ijon. “Kami juga meningkatkan peran koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi,” katanya.

Tak hanya melibatkan lembaga ekonomi dan sosial, pengentasan kemiskinan ekstrem di NTT juga menghadirkan peran organisasi keagamaan dan kemasyarakatan untuk terlibat dalam kegiatan yang membangkitkan usaha masyarakat.

Langkah ini dilakukan bersama sinode gereja, keuskupan, masjid, dan sebagainya. Ayodhia G. L. Kalake menambahkan, upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tentu harus sinergi dengan strategi lain, di antaranya mengurangi pengangguran, mengatasi stunting, dan mengendalikan inflasi. “Saya menginstruksikan agar semua bahu-membahu dalam menangani kemiskinan ekstrem ini,” ucapnya.