Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak mengendurkan langkahnya melanjutkan program inovatif pasca Al Khadziq mengakhiri jabatannya sebagai bupati pada September lalu. Salah satunya adalah sosialisasi usia perkawinan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kenakalan remaja pada 20 November 2023. Sosilisasi ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Temanggung.

Penjabat Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo membuka kegiatan tersebut yang antara lain dihadiri oleh Kepala DPPPAPPKB Gema Artisti Wahyudi, Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Temanggung Indira Prasmini Agung Prabowo dan Ketua DWP Temanggung. Kemudian narasumber dari Polres dan psikolog RSUD Temanggung, guru bimbingan konseling (BK) dan organisasi siswa intra sekolah (OSIS). 

Untuk mencegah perkawinan dini, Kabupaten Temanggung telah menjalankan gerakan “Jo Kawin Bocah”. Gerakan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada remaja, khususnya siswa sekolah menengah pertama agar tidak menikah dalam usia dini.  

Gema Artisti menjelaskan sosialiasi yang dijalankan saat ini sekaligus untuk mendapat pemahaman lebih baik dari masyarakat tentang pelaksanaan gerakgan “Jo Kawin Bocah”. Termasuk juga pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (bullying) serta pencegahan kenakalan remaja.  

Kegiatan melibatkan 357 peserta dari guru BK dan pengurus OSIS SMP dan MTS Kabupaten Temanggung. Peserta diharapkan berperan dalam mensosialisasikan pendewasaan usia perkawinan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak dan kenakalan remaja di lingkungan sekolah. 

Hary Agung Prabowo mengatakan kegiatan sebagai bagian dari upaya pemerintah kabupaten mempersiapkan generasi muda berkualitas, kompeten, dan memiliki daya saing tinggi. Ia menekankan tentang pentingnya peran Generasi Z sebagai tumpuan masa depan yang diharapkan mampu memimpin pada periode Indonesia Emas 2045.

Hary juga memberikan pesan kepada guru BK dan pengurus OSIS SMP dan MTS di Temanggung agar memahami dan menyampaikan hasil sosialisasi tersebut di sekolah masing-masing. Hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam mewujudkan sekolah ramah anak dan menciptakan Kabupaten Layak Anak. 

Menurut dia, peserta adalah agen pelopor, agen perubahan dan agen pelapor yang berperan aktif dalam mencegah perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, mereka juga harus berperan mencegah bullying, kenakalan remaja serta penyalahgunaan narkoba.

Jo Kawin Bocah

Gerakan “Jo Kawin Bocah” diinisiasi Eni Maulani Saragih saat masih menduduki posisi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Temanggung. Lewat gerakan tersebut, istri Al Khadziq setiap hari mendatangi 23 SMP secara bergiliran. “Siswa perlu mengetahui pentingnya mencegah pernikahan dini,” kata Eni. “Hamil bagi anak di bawah umur berpotensi melahirkan anak stunting.”

Gerakan ini dinilai efektif mengedukasi masyarakat agar tidak menikahkan anaknya yang belum cukup umur. Upaya ini kemudian diperluas ke pesantren dan sejumlah lembaga pendidikan. Hasilnya, pencatatan elektronik dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM), stunting di Temanggung turun dari 28 persen menjadi 14,4 persen per Agustus 2023. Atas keberhasilan tersebut, Eni Maulani diganjar penghargaan dari Jawa Pos Radar Semarang 2023.

Gerbang Emas 

Kabupaten Temanggung berhasil mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascapenanganan pandemi Covid-19. Keberhasilan itu tidak lepas dari inovasi pembangunan yang dijalankan melalui program Gerbang Emas. Program ini menintikberatkan pada pembangunan desa-desa pinggaran agar memiliki daya saing. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan, pelestarian lingkungan, dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Atas keberhasilan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, Temanggung meraih Juara I Nasional Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kementerian menobatkan Temanggung sebagai kabupaten terbaik di Indonesia. “Penghargaan diberikan bersamaan dengan Provinsi Jawa Tengah yang mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik se-Indonesia,” kata Al Khadziq saat menerima penghargaan secara langsung dari Menteri PPN /Bappenas, Suharso Monoarfa, Rabu, 14 Juni 2023.  

Menurut Al Khadziq, penghargaan ini adalah yang kali ketiga diperoleh Temanggung. Pada 2019, Temanggung meriah Juara II Nasional. Setahun kemudian kabupaten penghasil tembakau ini meraih juara pertama. 

Bagi Al Khadziq, penghargaan terebut diperoleh berkat kerja kolektif seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung. Dia mengucapkan terima kasih dan meminta seluruh elemen masyarakat dapat mempertahankan prestasi itu dengan melanjutkan program yang sudah dijalankan. 

Konsitensi inilah, kata Al Khadziq, yang kemudian memberikan progres ekonomi secara konvergen dengan pertumbuhan nasional. Begitupun dengan pelaksanaan program inovasi Gerbang Emas melalui kelompok usaha bersama (KuBe). Semua direncanakan secara matang dengan berbagai inovasi. “Bappeda kami dorong untuk bisa memprediksi jauh ke depan, tentang masalah-masalah apa yang akan dihadapi dalam 10-20 tahun mendatang,” kata dia, 

Lewat kelompok usaha bersama inilah Kabupaten Temanggung menjalankan program penanganan kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi perkopian, inovasi sekolah kopi, batik shibiru, dan lainnya. 

Di bidang lingkungan dan kesehatan, berbagai penataan dijalankan melalui gerakan konservasi sabuk gunung, penanganan sampah, pembangunan desa pinggiran, dan penanganan stunting. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Temanggung, Yunanto mengapresiasi penghargaan yang diperoleh pemerintah kabupaten. Ia menilai penghargaan itu memang layak diberikan karena progres dari kerja pemerintah memeng menunjukan hasil yang positif.  

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memberikan memberikan penghargaan pembangunan daerah kepada daerah yang memiliki invoasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Daerah yang mendapatkan penghargaan diharapkan dapat berbagi informasi untuk dikembangkan di daerah-daerah lain. 

Capaian dalam pembangunan daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat diimplementasikan. Penghargaan yang diberikan sangat penting untuk meningkatkan sinkronisasi perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan tingkat daerah.