Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi. Kali ini kabupaten di ujung timur Jawa ini diganjar penghargaan peringkat pertama kinerja pemerintah daerah untuk kategori kabupaten pada Hari Otonomi Daerah di Makassar, Sulawesi Selatan, 29 April 2023. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. 

Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan 4,083 poin berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2022, mengalahkan pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, mengatakan penghargaan yang diberikan semakin memacu seluruh jajaran di Kabupaten untuk memajukan daerah. “Sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri, penghargaan ini bukan sekadar prestasi. Tapi, lebih kepada memotivasi semua yang ada di Banyuwangi untuk bekerja lebih keras lagi,” ujarnya. 

Menurut Ipuk, dalam meningkatkan kualitas otonomi daerah Banyuwangi berfokus pada penuntasan urusan pemerintahan wajib yang didelegasikan kepada daerah. Baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak.

Salah satunya, kata dia, adalah fokus kepada perbaikan infrastruktur jalan yang belum optimal akibat refocusing anggaran Covid-19. “Kami targetkan tahun ini dapat memperbaiki dan membangun jalan sepanjang 550 kilometer,” ucapnya. 

Dia menuturkan Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan. Seperti penurunan angka kemiskinan. Selama Covid-19, angka kemiskinan di Banyuwangi naik 0,01 persen, kenaikan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen; ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.

Selain itu, kata Ipuk, Banyuwangi juga terus menurunkan angka stunting. “Saat ini berdasarkan bulan timbang, prevalensi stunting Banyuwangi 3,95 persen. Kami terus turunkan melalui pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada hampir 1.300 balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi,” ujarnya. 

Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengatakan penghargaan yang diberikan kepada Banyuwangi menjadi memotivasi penerapan otonomi daerah. “Semoga dapat memotivasi semangat untuk terus melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan otonomi daerah,” tuturnya. 

Tito juga mengingatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih belum sempurna. Namun, hal tersebut harus terus diikhtiarkan mencapai hasil terbaik. “Sejak dimulai pada 1999, otonomi daerah berhasil melakukan sejumlah desentralisasi yang kemudian melahirkan mutiara terpendam para pemimpin bangsa,” ujarnya. 

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deddy Winarwan, mengungkapkan penghargaan kepada Banyuwangi karena memiliki kinerja baik 32 urusan pemerintah daerah. Kinerja tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 126 indikator kinerja kunci (IKK) yang ditetapkan Kemendagri.