PT Permodalan Nasional Madani (PNM) semakin aktif melakukan pemberdayaan dan pendampingan melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang diberikan kepada wanita ultra mikro PNM atau nasabah Mekaar di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, Jawa Timur, pada 11 Agustus 2022.

Tak hanya pelatihan, peserta mendapatkan Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan bergabung pada kegiatan Pemberian NIB kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseroan dengan total 750 peserta yang merupakan UMKM di Banyuwangi. Dengan sertifikat NIB nasabah PNM akan terjamin legalitas usahanya dan bisa mensejahterakan keluarga.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sampai dengan 8 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB pagi ini, tercatat sebanyak 1.676.153 NIB telah berhasil diterbitkan melalui sistem OSS di seluruh wilayah Indonesia.

Dari angka tersebut, sebanyak 98 persen merupakan NIB pelaku UMK dan 2 persen pelaku usaha menengah dan besar. Sedangkan, khusus untuk Provinsi Jawa Timur, sebanyak 246.623 NIB telah berhasil diterbitkan, atau 14,71 persen dari total NIB yang berhasil diterbitkan. Adapun Kabupaten Banyuwangi mencatat penerbitan NIB untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil Perseorangan terbanyak kedua di Jawa Timur, sebanyak 14.285 NIB.

"Karena memang fondasi pertumbuhan ekonomi nasional kita fondasinya UMKM. Dari total unit usaha, 99,3 persen itu UMKM sebesar 64 juta. Jadi pasti dari total NIB itu adalah UMKM (yang mendominasi),” kata Menteri Investasi Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia.

Sebagai informasi, hingga 9 Agustus 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 134,25 T kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 12,39 juta nasabah. Saat ini PNM memiliki 3.500 kantor layanan PNM Mekaar dan 688 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 Provinsi, 422 Kabupaten/Kota, dan 5.640 Kecamatan.

Acara dihadiri oleh Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Deputi Bidang Pelayanan Modal Achmad Idrus, Abdullah Azwar Anas selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta pihak terkait lainnya.