PT PLN (Persero) akan menggunakan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T). Pembiyaan infrastruktur kelistrikan merupakan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian energi.

“Pasalnya, ada 4.700 desa yang masih belum mendapatkan akses listrik PLN, 293 desa belum menikmati listrik sama sekali dan sisanya menikmati secara mandiri,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Selasa, 5 Juli 2022.

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI menyetujui penempatan dana negara di PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun pada 2023. “Dengan good corporate governance, dana PMN akan digunakan untuk pembangunan listrik di wilayah 3T serta pembangunan infrastruktur kelistrikan lainnya,” ucap Darmawan.

PMN akan didistribusikan untuk sejumlah proyek, yakni mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali melalui pembangunan infrastruktur sebesar Rp 2 triliun. Kemudian pembangunan transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan senilai Rp 4,5 triliun.

Adapun Rp 3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA dan PLTMG serta transmisi di wilayah terpencil.

Darmawan menjelaskan infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan sangat tinggi. Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 25-45 juta per pelanggan. Dengan tingginya investasi tersebut, pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible.

Menurut dia, PMN menjadi bentuk kehadiran negara untuk membangun infrastruktur energi di seluruh Indonesia. “Terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar-negara," ujar Darmawan.

Sebelumnya, PLN menerima kucuran PMN sejak 2020 dengan penyerapan mencapai Rp 4,7 triliun hingga triwulan pertama tahun ini. Realisasi ini mencapai 95 persen dari total dana PMN yang telah diterima perseroan. Adapun realisasi PMN hingga triwulan pertama tahun ini terserap Rp 4 triliun atau 80 persen dari total dana PMN yang sudah diterima.

PLN juga melakukan aksi korporasi sebesar Rp 196,8 miliar untuk peningkatan rasio elektrifikasi dan pencapaian energi berkeadilan di Indonesia. Realisasi rasio elektrifikasi desa berlistrik secara total 99,7 persen. Namun, masih ada desa yang mengaliri listrik mandiri dan belum menikmati aliran listrik PLN sehingga rasio elektrifikasinya menjadi 90,78 persen.

Perseroan membutuhkan anggaran sebesar Rp 17,96 triliun untuk mengejar rasio elektrifikasi 100 persen. Dana tersebut untuk wilayah Jawa Madura Bali sebesar Rp 2,03 triliun. Sumatera dan Kalimantan Rp 9,93 triliun dan Wilayah Sulawesi Maluku Nusa Tenggara dan Papua membutuhkan Rp 6 triliun.

“Kami berada untuk menjawab tantangan zaman. Perjuangan masih panjang, untuk itu kami akan terus bekerja keras,” kata Darmawan.