TIMOR Timur memang bukan lagi provinsi ke-27 dari Republik Indonesia, tapi masalah Bumi Loro Sa'e masih saja merepotkan pemerintah di Jakarta. Kerepotan terakhir menyangkut penyelesaian hukum atas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur. Pemerintahan Abdurrahman Wahid bersikukuh agar kasus-kasus itu diselesaikan dengan hukum Indonesia. Itu berarti, mahkamah internasional versi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kelak tak boleh...