YANG namanya kedaulatan hukum dan keadilan sampai detik ini hanya bisa ditemukan dalam retorika belaka. Gerakan reformasi, yang mencita-citakan terbentuknya negara hukum—bukan negara kekuasaan—memang telah mengguncang tatanan politik sejak awal 1998. Tuntutannya yang utama, yakni agar korupsi, kolusi, dan nepotisme dilenyapkan dari bumi Indonesia, otomatis langsung berkaitan dengan upaya menegakkan kedaulatan hukum tersebut. Hanya, ke...