SEDERETAN pesan pendek sampai di telepon seluler Direktur Jenderal Peraturan Perundangan Abdul Gani Abdullah, akhir April silam. Di sana disebutkan telah turunnya amanat Presiden yang menunjuk Departemen Kehakiman sebagai mitra DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial. Pertemuan dengan Badan Legislasi DPR pun telah dilakukan oleh Departemen Kehakiman, pertengahan Mei lalu. "Pembahasannya harus selesai tahun ini," kata Abdul