BISNIS mesti berjalan di rel hukum. Namun, alas pijakan usaha, yakni Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995, ternyata dinilai tak cu-kup memfasilitasi kiprah bisnis. Karena itu, pemerintah melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia membentuk tim revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Hingga kini, tim dimaksud hampir merampungkan instrumen calon pengganti UUPT. Masalahnya, beberapa materi penting dalam draf revisi U...