OLOK-OLOK itu ada benarnya juga. Kata orang, yang kini lagi disebarkan dari Jakarta ke kabupaten melalui paket otonomi daerah bukan cuma kewenangan, tapi juga korupsi. Dan celakanya, praktek lipat-melipat uang negara itu merajalela tak cuma di instansi pemerintah, tapi juga di gedung wakil rakyat—tempat mestinya penggunaan tiap sen dana publik ketat diawasi. Tengoklah ke Surabaya. Sejak 7 November lalu, pimpinan dewan perwakilan setempat te...