Menyisir pasal warisan kolonial
Sebanyak 400 lebih peraturan hukum warisan kolonial akan dievaluasi. untuk memperlancar proyek besar itu, sudah saatnya pengajuan ruu memperhatikan kajian akademis bphn.
Sabtu, 4 September 1993
PEMBANGUNAN sektor hukum agaknya mendapat prioritas yang lebih di masa-masa mendatang. Presiden Soeharto sudah mengemukakan hal itu pada rapat kerja Departemen Kehakiman, awal Agustus lalu. Presiden menegaskan bahwa produk hukum peninggalan kolonial yang kini masih berlaku agar segera diganti. Pekan lalu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) lembaga di bawah Departemen Kehakiman secara mengejutkan mengumumkan hasil penelitiannya: hingga kini t...