SURAT kuasa mutlak yang selama ini hanyak digunakan "tuan-tuan tanah" sebagai kedok untuk menguasai tanah pertanian di desa-desa, sejak awal bulan ini dihentikan Menteri Dalam Negeri Amirmachmud . Pejabat-pejabat Agraria diinstruksikan Mendagri untuk tidak lagi melayani penyelesaian status hak atas tanah dengan menggunakan surat kuasa mutlak. Larangan itu dikeluarkan lewat Instruksi Mendagri 6 Maret lalu dan disam...