MESKI mendapat penolakan dari sana-sini, pemerintah berkukuh memasukkan delik korupsi ke Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tim perumus beralasan masuknya pasal-pasal itu adalah upaya kodifikasi untuk menjadi jembatan ke Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa menghilangkan kekhususannya atau lex specialis. Dua pekan lalu, kepada Linda Trianita dari Tempo, anggota tim perumus pemerintah yang juga Kepala Badan Pembinaan Hu