Agar Maju dari Masa Lalu

Pemerintah dan DPR menyetujui hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berpotensi disalahgunakan.

Senin, 7 November 2016

Sementara aturan lainnya hanya tambal-sulam, inilah poin baru dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Forgotten right," kata politikus Partai Amanat Nasional, Budi Youyastri, ketika menyampaikan usul dalam rapat kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah di Senayan, Jakarta, pada 13 April lalu.

Yang dimaksud Budi kala itu adalah "the right to be forgotten" alias hak untuk dilupakan. Dalam perbincangan tentang h

...

Berita Lainnya