Syarat Zombie Izin Presiden
Mahkamah Konstitusi memutuskan pemeriksaan anggota DPR yang tersangkut kasus pidana harus mendapat izin tertulis presiden. Bertentangan dengan putusan sebelumnya.
Senin, 28 September 2015
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada Selasa pekan lalu kontras dengan putusan tiga tahun sebelumnya. Pada 2012, Mahkamah pernah membatalkan syarat adanya izin presiden untuk pemeriksaan kepala daerah yang tersangkut perkara pidana. Kali ini, ketika memutus uji materi tentang pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, majelis hakim konstitusi malah menghidupkan lagi persyaratan yang telah dikubur itu.
Melalui putusan setebal 111 hala
...