Peristiwa lima tahun lalu itu terulang lagi di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sabtu dinihari pekan lalu. Rapat paripurna yang hanya dihadiri separuh anggota DPRA kembali mengesahkan Rancangan Qanun tentang Hukum Jinayat.

Qanun alias peraturan daerah ini bila kelak diteken Gubernur Aceh akan menjadi "kitab induk" hukum pidana khusus di wilayah Serambi Mekah. Sebelumnya, pada 14 September 2009, sidang paripurna DPRA mengesahkan