Tertahan hampir setahun, surat dan sebundel lampirannya itu akhirnya melayang ke meja kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat itu Senin dua pekan lalu. Isinya: meminta pemerintah menarik rancangan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat.

Komisi antikorupsi juga mendesak pembahasan Rancangan KUHP dan KUHAP dilakuk