KEJAKSAAN hampir dapat dipastikan akan mempertahankan wewenangnya menyidik tindak pidana khusus seperti kasus korupsi, subversi, dan pidana ekonomi. Dukungan menentukan datang dari Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi). Dalam "urun rembuk"-nya dengan DPR, Senin dua pekan lalu, Ikahi sependapat dengan pihak pemerintah -- sesuai dengan RUU Kejaksaan -- memberikan wewenang menyidik tindak pidana khusus kepada kejaksaan. Sementara itu, penyidikan t...