DIRILIS pada akhir Mei lalu, pedoman perilaku hakim itu langsung menuai pro-kontra. Aturan setebal 36 halaman yang dike-luarkan Mahkamah Agung ter-sebut dinilai memberi celah bagi hakim untuk menerima bingkisan. ”Ini bisa meng-gerogoti independensi dan mar-tabat hakim. Mestinya tidak ada tole-ransi,” kata Ketua Komite Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Firmansyah Arifin.

Dalam pedoman yang ditan-da-tangani Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan itu,