Kepentingan Umum yang Diragukan

Terbitnya Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum terus menuai protes. Dinilai lebih represif.

Senin, 4 Juli 2005

ENAM meja di sebuah ruang di lantai tiga kantor Wali Kota Jakarta Selatan itu disusun membentuk huruf U. Di depannya, 17 keluarga duduk santai. Tangan mereka masing-masing terlihat memegang secarik dokumen. Itulah dokumen tanah mereka, yang Selasa pekan lalu diperiksa oleh para petugas Badan Pertanahan Nasional.

Para warga itu tinggal di RW 08, Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Tanah mereka terkena proyek Banjir Kanal Timur, sebua

...

Berita Lainnya