SALAH satu sumber kekisruhan hukum yang selama ini dituding para ahli adalah Tap MPRS Nomor XX Tahun 1966. "Tap MPR itu yang membuat kacau sistem peraturan perundang-undangan," ujar Harun Alrasid. Tilik saja, ketetapan itu antara lain menyebutkan bahwa tap MPR dan keppres termasuk peraturan perundang-undangan. Padahal, kedua produk hukum itu tidak tergolong sebagai peraturan.

Yang lebih hebat, sebagaimana dikatakan Adnan Buyung Nasutio