TAK percuma mantan presiden Soeharto memberdayakan sejumlah ahli hukum di lingkar dalam kekuasaannya. Peran dan keterlibatan mereka secara langsung—dalam berbagai produk peraturan—memang sulit dibuktikan. Namun, paling tidak mereka ikut menyusun ratusan keputusan presiden (keppres), yang selama 32 tahun Orde Baru sangat dominan mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Produk hukum ini mengatur banyak hal di banyak sektor, se