SELEMBAR surat dari Menteri Keuangan Boediono mendarat di meja Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ari Soelendro, Juli silam. Menteri meminta lembaga pemeriksa itu mengaudit dana pembangunan nonfisik. Dana yang disebut dekonsentrasi ini diberikan pemerintah pusat ke daerah melalui beberapa departemen teknis.

Tentu bukan tanpa sebab Boediono meminta BPKP melakukan audit. Departemen Keuangan mencium adanya ketidakberesan.