MASYARAKAT Riau mungkin akan kecewa. Panitia kerja DPR yang sedang menyelesaikan amendemen Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah hampir pasti akan menolak permintaan Riau dan Kalimantan Timur, agar pemerintah menaikkan bagi hasil minyak dan gas untuk kedua provinsi ini.

Sinyal kuat sudah dikirim Ketua Komisi Keuangan DPR RI, Emir Moeis. "Kami sulit memenuhi usul perubahan bagi hasil migas," kata anggota parlemen dari PDI