RANCANGAN peraturan presiden mengenai pembelian tenaga listrik energi baru dan terbarukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akhirnya kelar. Tarik-ulur pembahasan di tingkat kementerian mulai mengerucut pada Agustus lalu. “(Masih) harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” kata Ida Nuryatin Finahari, Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rabu, 2 September lalu.

Aturan baru ini diharapk