Kotak Pandora Jaminan Sosial
Komisi antirasuah merekomendasikan jaminan sosial pegawai honorer tetap dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Tarik-ulur ini memasuki babak baru.
Khairul Anam
Sabtu, 27 Juli 2019
Sudah empat kali Ariyandi menerima kunjungan Komisi- Pemberantasan Korupsi di kan-tor PT Taspen (Persero), Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kunjungan pertama dilakukan pada April lalu.
Kepada petugas yang berasal dari Direktorat Pencegahan KPK, Ariyandi menjelaskan alasan perusahaannya mengenakan premi jaminan kematian lebih mahal daripada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. “Iuran Taspen dan BPJS diatur peraturan peme
...