SEMPAT terkatung-katung dua tahun, ikhtiar parlemen membuat aturan main baru perihal bisnis tambang sepertinya akan terwujud juga. Apalagi setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selesai menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) di sektor pertambangan, dua pekan lalu. Dokumen itu mesti disiapkan karena akhir Juni ini merupakan tenggat bagi pemerintah untuk menentukan sikap: apakah setuju membahas atau menolak usul revisi Undang-Undan