Lolosnya anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk lima badan usaha milik negara sebesar Rp 5,75 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 memanaskan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi BUMN memprotes karena dilewati dalam pembahasan PMN, padahal tugasnya mengawasi perusahaan-perusahaan pelat merah. Tudingan penyelundupan anggaran hingga transaksi suap pun merebak.

Benarkah ada pelanggaran mekanisme dan permainan