BADAN Pemeriksa Keuangan berpendapat pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara oleh PT Pusat Investasi Pemerintah harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ditemui Padjar Iswara dan Agoeng Wijaya dari Tempodi kantornya Rabu pekan lalu, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengungkapkan alasan dan cerita di balik kesimpulan tersebut. Berikut ini petikannya.

Apakah benar audit BPK berpendapat pembelian Newmont oleh pemerintah harus seizin DPR?

Tak