YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia berencana membuka pos pengaduan atas Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga ini merasa draf perundangan itu bisa memicu sengketa lahan baru. Isi rancangan aturannya dianggap mengukuhkan posisi tawar pemerintah dan swasta saat bernegosiasi dengan pemilik tanah.

Lembaga bantuan hukum ini juga menentang keras klausul pengadaan tanah oleh