SELAMA tiga jam, ruang rapat di lantai dua gedung Departemen Keuangan terlihat sibuk, Rabu malam pekan lalu. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Mulia P. Nasution, bersama timnya berkutat membahas sebuah rancangan kertas kerja (policy paper) yang disiapkan menjadi cikal-bakal peraturan peme-rintah.

Mulia memang sedang kejar tayang. Soalnya, perangkat aturan inilah yang kelak mengatur semua bentuk pengelolaan investasi pemerintah, termasuk