DESAKAN mengubah Undang-Undang Keuangan Negara semakin kuat. Bukan saja dari kalangan perbankan dan pelaku pasar, melainkan sudah meluas ke DPR, Bank Indonesia, dan pemerintah sendiri.

Tuntutannya pun macam-macam. Mulai dari menurunkan kredit seret bank negara, mengurangi kewenangan Departemen Keuangan yang dianggap berlebihan, hingga soal rencana peme-rintah menerbitkan obligasi negara berbasis syariah.

Pekan lalu, Bank Indonesia menyerukan pe