DI masa otonomi ini, pemerintah pusat tidak bisa lagi sembarangan menerapkan kebijakan di daerah. Sebab, bila pemerintah daerah tak puas dengan sebuah aturan, mereka tak segan menggugatnya. Inilah yang terjadi pada Pemda Kalimantan Timur, yang Selasa pekan lalu melayangkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara karena tidak puas dengan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Gugatan itu muncul karena Menteri Energi tidak juga mengeluarkan...