SUHUD Warnaen, Wakil Gubernur JaBar memutuskan melarang kepala desa menagih kredit Bimas yang tertunggak. "Pelarangan itu antara lain untuk meneliti sejauh mana keterlibatan kepala desa dalam penunggakan kredit tersebut," kata Suhud yang juga menjadi ketua Tim Pengembalian Kredit Bimas Ja-Bar. Daerah ini termasuk provinsi yang mempunyai beban tunggakan kredit Bimas cukup besar. Dari Rp 50 milyar (sejak 1974/1975) y...