Aksi ini bermula dari gelombang protes para aktivis antikorupsi yang meminta penghentian pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinilai bakal melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah tak mengindahkan seruan-seruan ini hingga akhirnya undang-undang itu disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa, 17 September 2019.

Pengesahan ini m