PRESIDEN Joko Widodo pada akhir Januari lalu menyebutkan ada 3.000 peraturan daerah (perda) bermasalah yang masih berlaku. Ia khawatir perda tersebut mengancam investasi dan pembangunan di daerah. Peraturan daerah yang bermasalah tidak cuma terkait dengan investasi dan pembangunan. Banyak di antaranya juga mendiskriminasi perempuan.

2002-2015

3.381 peraturan daerah dibatalkan