SECARA tertulis, hak angket dan interpelasi DPR baru dimuat dalam UUD 1945 yang diamandemen tahun 2000. Sebenarnya hak-hak itu telah dilaksanakan sejak revolusi kemerdekaan. Pada 1948 dibentuk Panitia Angket yang diketuai Mr. Sartono. Tugasnya menyelidiki ”Pemogokan Delanggu”. Setelah membahas hasil kerja Panitia Angket, anggota KNIP mengajukan interpelasi, meminta keterangan tentang tindakan yang telah diambil pemerintah. KNIP juga perna...