Harga bawang putih meroket setelah izin impornya tersendat. Pemerintah mempertahankan syarat RIPH untuk impor bawang putih.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, soal suap impor bawang putih di Kementerian Perdagangan.

Ombudsman RI menemukan kejanggalan dalam penerbitan surat persetujuan impor bawang putih. Ajang permainan makelar kuota.

Sejumlah merek beras premium hilang dari pasar. Buntut pemberlakuan harga eceran tertinggi.

Pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang harus dihentikan. Pemerintah tak boleh memaksa penduduk meninggalkan kampung.

Rangkuman berita sepekan, dari derasnya kritik terhadap Mahkamah Konstitusi hingga Jokowi membuka keran ekspor pasir laut.

Izin penyelenggara bursa kripto tersandung penilaian maladministrasi. Pesaing muncul menjelang tenggat.

Ombudsman menerima banyak laporan tentang kasus pertanahan, kepegawaian, dan kini penetapan pelaksana tugas kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

Rangkuman berita sepekan.

Ombudsman Republik Indonesia memutuskan turun tangan dalam polemik impor beras pada Maret lalu. Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan pengumuman pemerintah tentang rencana impor 1 juta ton beras telah memicu keresahan publik, terutama petani, karena dilakukan pada masa panen raya. Melalui mekanisme deteksi dini, Ombudsman menyatakan impor beras belum diperlukan sampai Mei 2021. Ombudsman juga menemukan ada potensi maladministrasi dalam pengambilan kebijakan impor beras. Menurut Najih, Ombudsman sudah meningkatkan perannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Selain menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, Ombudsman bakal terus meningkatkan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga negara. Kepengurusan baru Ombudsman bakal berfokus pada isu pembangunan ekonomi dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Najih menilai kewenangan Ombudsman perlu diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota.

Rangkuman berita sepekan.

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih mengakhiri tugasnya dengan menuntaskan pemeriksaan sederet kasus kontroversial dan banyak menyita perhatian publik. Ia turut memantau penanganan perkara ekspor benih lobster, kasus asuransi yang menyeret Jiwasraya, rangkap jabatan komisaris BUMN, hingga penyaluran bantuan sosial untuk warga yang terkena dampak Covid-19. Selama lima tahun menjadi komisioner, Alamsyah menilai masyarakat makin mengenal Ombudsman sebagai lembaga negara yang bisa membantu penyelesaian masalah pelayanan publik. Makin banyak orang berkonsultasi kepada Ombudsman, selain pelaporan dan pengaduan yang masih terus berjalan. Dengan pendekatan tindakan korektif dan pemberian rekomendasi, kata Alamsyah, Ombudsman turut berperan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Sektor pertanahan dan kepolisian masih perlu banyak perbaikan.

Rangkuman berita sepekan.

Temuan Ombudsman Republik Indonesia kembali menguak praktik rangkap jabatan oleh pejabat negara dan pemerintahan di badan usaha milik negara dan anak-anak usahanya. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, praktik rangkap jabatan makin marak dan melibatkan para pejabat kementerian, perwira TNI dan Polri, pejabat akademik perguruan tinggi, hingga titipan partai politik. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai mengatakan Presiden Joko Widodo perlu turun tangan untuk menyelesaikan persoalan rangkap jabatan yang mencakup lintas kementerian dan lembaga.

Ringkasan berita sepekan.