maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke [email protected].
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Setelah tiga tahun menjadi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko mengemban tugas baru. Ilmuwan lulusan Jepang ini diangkat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Joko Widodo. Handoko mendapat mandat mengintegrasikan lima lembaga riset nasional, yakni LIPI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Ia juga diminta mengatasi ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan kemandirian teknologi, serta berfokus pada eksplorasi untuk ekonomi digital, green economy, dan blue economy. Seperti yang telah dilakukannya di LIPI, ia akan melanjutkan upaya memulangkan para peneliti yang berdiaspora untuk memperkuat BRIN. Handoko mengatakan BRIN juga membutuhkan dukungan politik untuk mewujudkan riset sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional.
Pengacara hak asasi manusia Papua, Gustaf Kawer, menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius menangani persoalan pelanggaran HAM di Papua. Meski menjadi presiden yang paling sering mendatangi Papua, Jokowi dinilai salah melakukan pendekatan berbasis ekonomi dengan membangun banyak infrastruktur. Menurut Gustaf, tindakan pemerintah yang terus mengeksploitasi sumber daya alam Papua dengan pendekatan militer makin membuat rakyat Papua kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Gustaf mengatakan ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan masalah HAM dan meluruskan sejarah masa lalu Papua tidak mustahil akan direspons dengan menguatnya dorongan orang Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.