Penyusunan rencana proyek transisi energi tersendat oleh proyek PLTU baru. Pencairan bantuan dari negara maju terancam gagal. 

Suplai batu bara untuk PLTU menipis. Perusahaan tambang tak bersedia memasok dengan harga domestik. Nasib pasokan batu bara bergantung pada skema penugasan.

Pemasangan PLTS atap di sejumlah daerah tersendat akibat lambatnya penerbitan izin dari PLN. Pembatasan izin ditengarai terjadi karena PLN mengalami kelebihan pasokan listrik. 

Angka serapan CPO untuk program mandatori biodiesel meningkat saban tahun. BPDPKS menyiapkan puluhan triliun untuk subsidi B30.

Jumlah penggunaan merkuri atau air raksa mencapai 192,53 ton per tahun. Sebagian besar dipakai dalam penambangan ilegal untuk komoditas mineral, terutama emas.

Pengusaha batu bara tersudut larangan ekspor akibat krisis pasokan di pembangkit listrik. Biang masalah juga ada di PLN.

Seretnya pasokan batu bara ke pembangkit PLN berujung pada pengenaan sanksi larangan ekspor terhadap 34 perusahaan. Saling tuding di tengah lonjakan harga.

Izin penambangan emas PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum mendapat izin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mengancam ekosistem pulau kecil. Benarkah ada peran relawan Joko Widodo?

Negosiasi Chevron dan Eni dalam proyek Indonesia Deepwater Development dijanjikan kelar pada triwulan I 2021. Meski transisi terlaksana, target produksi perdana diperkirakan molor. 

Dewan Energi Nasional berencana merevisi Rencana Umum Energi Nasional. Diharapkan tak mengubah target pengembangan energi baru dan terbarukan.  

Dewan Perwakilan Rakyat bersiap menggeber pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Sejumlah gagasan baru belum tertampung.

Geliat investasi kendaraan listrik mengular ke bisnis pertambangan. Menanti kebijakan untuk menjamin prinsip keadilan dan keberlanjutan. 

Pemerintah menyiapkan konsep kerja sama dengan swasta untuk membiayai jaringan gas pipa pengganti elpiji. PGN dan badan usaha lain berinovasi secara komersial.

Pemerintah bersama Perusahaan Listrik Negara mendorong penggunaan kompor listrik untuk mengurangi konsumsi elpiji. Konsumen terhadang tingginya biaya pengadaan perangkat.

Pemerintah ingin mempercepat penghiliran produk batu bara lewat skema pengembangan. Biaya tinggi dan ketidakpastian pasar mendorong pengusaha menyiapkan usul pola pemanfaatan.

Arus kas PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memburuk. Terimpit masalah lesunya kinerja penjualan listrik, lonjakan biaya pembelian, tambahan utang, hingga pembayaran dana kompensasi pemerintah yang seret.

Pengesahan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menuai kecaman karena dianggap hanya menguntungkan pengusaha tambang. Ada bocoran surat Komisi Energi yang semula berpendapat pembahasan tak bisa dilanjutkan.

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menguntungkan korporasi dan meminggirkan masyarakat. Layak digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Dua tahun digelar, seleksi anggota Dewan Energi Nasional tak kunjung berujung. Seleksi ulang diduga bertujuan menampung politikus yang gagal ke Senayan.

PEMERINTAH sedang menyusun rancangan peraturan presiden tentang pembelian tenaga listrik energi terbarukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Penetapan harga beli menggunakan skema feed-in tariff, yang tak lagi mengakomodasi proses negosiasi. Ramah terhadap investor, model baru ini bisa mengancam upaya PLN menekan selisih harga pembelian dan penjualan yang selama ini melebar.