Realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha sawit tak optimal. Buah tata kelola industri sawit yang buruk dan kapasitas otoritas yang lemah. 

Pandora Papers mengungkap sejumlah nama pejabat dan pengusaha Indonesia memiliki perusahaan cangkang di negara bebas pajak. Untuk apa?

Pandora Papers mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara bebas pajak. Ada pejabat dan pengusaha Indonesia.

Penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor PT Jhonlin Baratama nihil karena rencana operasi bocor. Badan Pemeriksa Keuangan berencana melakukan audit untuk menghitung kerugian negara dalam kasus pajak Angin Prayitno Aji.

Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri resor dan penginapan milik bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji, yang diduga berasal dari suap pajak. Aset banyak diatasnamakan orang lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan suap pemeriksaan pajak 165 perusahaan. Baru kasus tiga perusahaan naik ke penyidikan, rasuah mencapai Rp 50 miliar. Salah satu perusahaan milik pengusaha batu bara Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Angin Prayitno Aji disebut bagian dari kelompok “Pandawa Lima” di kantor pajak. Ditengarai punya resor dan penginapan di Yogyakarta dan Magelang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebastugaskan dua pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia berharap kasus ini tak mengganggu pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak yang tengah berlangsung.

Tanpa penegakan hukum, reformasi sektor perpajakan tak akan ada artinya. Harapan bisa kempis jika skandal ini tak dituntaskan.

Taipan kelapa sawit, Sukanto Tanoto, membeli gedung Ludwigstrasse 21 di Muenchen, Jerman, seharga Rp 6 triliun pada 2019. Tak tercatat di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pembelian gedung di kawasan prestisius ini diduga menggunakan perusahaan cangkang yang terafiliasi dengan Royal Golden Eagle Group milik Sukanto. Liputan ini hasil kolaborasi majalah Tempo dengan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dan koran Suddeutsch Zeitung.