Pemerintah kelimpungan mengganduli harga minyak goreng. Kebijakan subsidi disentil polisi.

Penetapan harga eceran tertinggi memicu kelangkaan pasokan minyak goreng. Tersebab kebijakan tambal sulam.

Peneliti ITB mengembangkan bensa atau bensin dari minyak sawit. Satu lagi produk turunan Katalis Merah Putih.

Daerah-daerah penghasil sawit menuntut bagi hasil yang lebih adil. Kontribusi industri dan pajak sawit dianggap tak sebanding dengan dampak buruknya. 

Digadang-gadang sebagai lokomotif perekonomian nasional, potensi pajak sawit hilang Rp 20 triliun setahun. Data lemah, kepatuhan minim.

Industri sawit menyimpan kejanggalan pembayaran pajak. Ketika area kebun meluas, penerimaan negara dari sektor ini cenderung turun.

Penyaluran dana perkebunan untuk peremajaan sawit rakyat centang-perenang di daerah. Tak sebanding dengan besarnya duit untuk program biodiesel.
 

Demi B30, pemerintah akan menyuntikkan Rp 2,78 triliun ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dana pengelolaan lebih banyak dinikmati perusahaan besar.

Pemerintah memutuskan menyuntik Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp 2,78 triliun karena kebutuhan biaya subsidi dalam program B30 meningkat. Dianggap hanya menguntungkan raksasa sawit pemasok biodiesel.

Rencana pemerintah menyuntikkan duit Rp 2,78 triliun kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menuai kritik. Beban baru dalam rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 ini dinilai hanya menguntungkan perusahaan sawit yang kebagian pasar pasokan bahan bakar nabati pada program biodiesel.