Jenderal Surojo Bimantoro: : "Saya Akan Menyerahkan Tongkat Komando ke DPR" - Wawancara - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Jenderal Surojo Bimantoro: : "Saya Akan Menyerahkan Tongkat Komando ke DPR"

Jenderal Polisi Surojo Bimantoro adalah sosok ironis dan kontroversial dalam peta perjalanan politik Presiden Abdurrahman Wahid—khususnya dalam pertempuran Presiden versus DPR. September tahun lalu, ia diangkat oleh Presiden menjadi Kapolri di bawah kecaman keras DPR. Itu tak lain karena Bimantoro diangkat setelah pendahulunya, Jenderal Rusdihardjo, diberhentikan dengan hormat tanpa persetujuan parlemen.

i
Presiden dan para pendukungnya memang belakangan sukses membujuk parlemen agar menerima pengangkatan Bimantoro, meski dengan syarat. Tapi, belakangan, muncul ironi baru: Presiden mengulangi kekeliruan dengan "memecat" Bimantoro dan mengangkat Jenderal Chaerudin Ismail tanpa persetujuan parlemen. Dan situasi berbalik, Bimantroro menjadi salah satu pion DPR dalam perang politiknya melawan Presiden. Bagaimanapun, masa bulan madu antara Bimantoro dan Presiden memang hanya sebentar. Baru satu bulan menjadi Kapolri, Bimantoro sudah berseberangan pikiran dengan Presiden. Mereka berbeda dalam penanganan gerakan Papua Merdeka. Presiden Abdurrahman memperbolehkan pengibaran Bintang Kejora, simbol Organisasi Papua Merdeka, sedangkan Bimantoro tegas tidak menoleransinya. Perbedaan pendapat itulah yang menurut Kepala Badan Hubungan Masyarakat Mabes Polri menjadi awal mula kerenggangan hubungan antara Polri dan Istana. Hubungan baik tidak dapat diraih, keretakan semakin bertambah, dan Bimantoro semakin tidak populer di mata Presiden. Kasus penangkapan dua eksekutif perusahaan asuransi ber- kebangsaan Kanada yang diduga terlibat dalam pembelian saham ganda menjalar menjadi persoalan diplomatik Indonesia-Kanada. Lewat Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Presiden gagal menghentikan persoalan ini di polisi. Penuntutan kasus itu baru bisa dihentikan setelah Jaksa Agung Marzuki Darusman ikut turun tangan. Seiring dengan memanasnya suhu politik nasional, ketika DPR menelorkan Memorandum II pada Mei lalu, lagi-lagi polisi dituding tidak bersikap adil oleh Presiden. Polisi, misalnya, dituding terlalu ketat melakukan razia terhadap para pendukung Presiden yang hadir ke Jakarta untuk mengikuti "doa politik" mempertahankan Abdurrahman Wahid, sementara mereka membiarkan demonstran yang membawa pedang ke Istana. Puncak ketegangan hubungan Presiden dengan Kapolri terjadi menyusul penanganan demonstrasi para pendukung Abdurrahman Wahid di Pasuruan, Jawa Timur, Juni lalu. Dalam insiden itu, jatuh satu pendukung Presiden, tewas diterjang peluru aparat. Presiden marah besar. Ia menuduh polisi tidak proporsional menembak orang yang, kata dia, sedang berada di warung makan. Pada awal Juni itu, hampir bersamaan waktu dengan pergantian lima menteri dan Jaksa Agung, Presiden meminta Bimantoro mengundurkan diri. Namun, Bimantoro menolak. Esok harinya, Presiden melantik Inspektur Jenderal Chaerudin Ismail sebagai Wakil Kapolri. Yang menarik, jabatan Wakil Kapolri ini sebenarnya telah dihapuskan oleh Presiden sendiri melalui Keppres No. 54/2001 tertanggal 1 April 2001. Pengangkatan Chaerudin sekaligus merevisi keppres tersebut dengan keluarnya Keppres No. 77 tertanggal 21 Juni, yang berlaku surut 1 Juni 2001. Kasus ini telah memuncakkan dualisme dalam tubuh kepolisian dan perseturan Presiden dengan parlemen. Pengangkatan Chaerudin memunculkan penolakan 102 jenderal polisi yang tidak menghendaki ada politisasi di tubuh Polri. Masalah Polri ini semakin berlarut-larut. Bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara, 1 Juli, Presiden mengumumkan pemberhentian Kapolri nonaktif Bimantoro, dan akan menugasi mantan Asisten Operasi Mabes Polri itu sebagai Duta Besar RI di Malaysia. Beberapa jam kemudian, lagi-lagi Bimantoro menolak. Situasi Mabes Polri semakin panas, apalagi muncul pernyataan sikap para perwira menengah Polri, meminta Bimantoro ikhlas mundur, ditambah lagi berita akan ditangkapnya Bimantoro karena dianggap telah membangkang terhadap perintah Presiden. Bimantoro tidak goyah, dan memaksa Presiden melakukan langkah lebih dramatis. Pekan lalu, dia melantik Chaerudin Ismail resmi sebagai Pejabat Sementara Kapolri, meski dengan bayaran yang mahal. Pelantikan itu memicu krisis politik baru: DPR meminta MPR segera menyelenggarakan sidang istimewa, meski Presiden mengangkat Chaerudin hanya sebagai Pejabat Sementara Kapolri dengan pangkat jenderal penuh bintang empat. Enam jam sebelum pelantikan yang kontroversial itu, Bimantoro dan Chaerudin Ismail bertemu di lantai dua Gedung Utama Mabes Polri. Tidak jelas apa isi pertemuan tersebut. Tapi wajah Bimantoro sangat kusam. Ia beberapa kali mengusap wajahnya, yang gelisah. Jumat siang pekan lalu, sebuah truk berhenti di halaman rumah Bimantoro, rumah dinas Kapolri, dan mengangkut perabotan miliknya. Apakah Bimantoro sudah menyerah? Kepada siapa dia akan menyerahkan tongkat komando Kapolri yang masih dipegangnya? Jumat pekan lalu, jenderal kelahiran Gombong, Jawa Tengah, itu menerima Bambang Harymurti dan Edy Budiyarso dari TEMPO untuk sebuah wawancara. Berikut petikannya.
Apakah benar Anda sudah mengatakan tidak cocok dengan Presiden Abdurrahman Wahid setelah meletus insiden di Pasuruan, Jawa Timur? Saya memang dipanggil beliau (Presiden) dan saya mengatakan siap diganti asalkan melalui prosedur yang benar. Prosedur yang benar, menurut saya, sesuai dengan Ketetapan MPR No. VII, harus ada persetujuan DPR. Jadi, masalahnya bukan saya tidak mau diganti dan mempertahankan jabatan itu. Masalahnya adalah bagaimana institusi saya ini dihargai, karena sudah ada ketentuan yang mengatur pergantian Kapolri. Sikap Anda kemudian ditiru oleh Panglima TNI, yang tidak akan diganti tanpa persetujuan DPR? Ya. Panglima TNI kan menyampaikan hal ini di DPR. Tidak masalah diganti, asal sesuai dengan prosedur. Saya kira tidak ada perbedaan sikap antara TNI dan Polri. Syarat yang Anda minta dari Presiden sekarang ini sudah dipenuhi, termasuk meminta persetujuan DPR? Ya, kita tunggu saya persetujuan DPR. Kalau DPR-nya menyetujui, saya anggap masalah ini selesai. Yang menjadi masalah buat saya adalah bagaimana kita ini harus menghormati lembaga kepresidenan yang sudah mengeluarkan keppres. Kita juga harus menghormati institusi kepolisian, tempat Polri sudah meniadakan lembaga Wakil Kapolri dan, kalaupun ada, jabatan Wakil Kapolri itu diangkat oleh Kapolri, bukan oleh Presiden. Tolong, hal ini dikembalikan pro-sedurnya. Selain itu, bagaimana penghormatan kepada pribadi saya, yang telah dinonaktifkan, dan juga kehormatan Chaerudin Ismail, yang kemudian dijadikan Wakil Kapolri. Bagaimana soal tongkat komando? Bukankah Presiden sudah meminta Anda menyerahkan tongkat itu? Tongkat komando melekat pada jabatan, fungsi, dan tugas sebagai Kapolri. Karena itu, ketika Presiden meminta saya menyerahkan tongkat itu, saya menyurati beliau. Kami katakan, tongkat melekat pada jabatan Kapolri. Karena itu, saya akan menyerahkan tongkat komando itu kepada Kapolri berikutnya jika sudah dinyatakan sah pemberhentian saya itu. Karena saya melihat DPR belum memberikan persetujuan, masalah tongkat-menongkat serta panji-panji dan pataka belum saya serahkan. Anda pernah mengusulkan delapan nama pengganti Anda kepada Presiden Abdurrahman. Apakah nama Chaerudin Ismail tidak termasuk? Begini ceritanya. Saya membuat surat satu minggu setelah saya dipanggil dalam kasus Papua itu. Saya sampaikan kepada beliau, karena sudah tidak ada lagi kesepahaman di dalam penanganan keamanan, Presiden sebaiknya mengganti Kapolri, dalam hal ini saya. Agar Presiden lebih mudah menunjuk pengganti, saya sampaikan juga delapan orang calon, termasuk Chaerudin Ismail. Tetapi Anda sepertinya tidak setuju Chaerudin menggantikan Anda. Bukankah Anda mengusulkan agar dicari pengganti selain Anda dan Chaerudin? Itu hanya usulan untuk penyelesaian sementara masalah di tubuh Polri, sampai terpilihnya Kapolri definitif yang sesuai dengan prosedur. Jadi, saya usulkan ditunjuk Pejabat Sementara (Pj.S) Kapolri yang bukan saya dan juga bukan Chaerudin. Jika kemudian Kapolri definitif sudah ditunjuk, Pj.S tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Bagaimana Anda melihat rencana Presiden Abdurrahman Wahid melantik Chaerudin Ismail? Saya tidak tahu. Anda akan tetap menunggu persetujuan DPR, sementara Presiden tetap melantik Chaerudin Ismail? Apakah ini tidak menimbulkan adanya dualisme kepemimpinan Polri? Saya akan mencari solusi terbaik dengan Chaerudin. Saya kembalikan masalah ini kepada DPR. MPR mengancam akan menggelar sidang istimewa (SI). Bagaimana jika keputusan SI menyatakan memerintahkan kepada Kapolri supaya mengamankan hasil SI MPR? Soal pengamanan itu, sudah kami persiapkan pasukan yang kami gelar. Saya kira polisi selalu siap mengamankan agenda nasional, agenda kemasyarakatan. Orang sunatan saja akan kami amankan jika meminta bantuan polisi. Apakah tidak menjadi mimpi buruk di tubuh kepolisian jika sampai ada perintah Chaerudin untuk Anda? Saya baru saja bicara dengan Dik Chaerudin. Secara pribadi, saya tidak ada masalah dengan Chaerudin. Dengan Presiden, secara personal pun saya tidak masalah. Mengapa Anda tidak langsung mengajukan judicial review untuk menggagalkan keputusan Presiden, tetapi meminta purnawirawan dan praktisi hukum mengajukannya ke MA? Saya perlu meluruskan bahwa saya tidak pernah meminta mereka mengajukan judicial review ke MA. Saya tidak pernah meminta siapa pun melakukan judicial review. Kalau saya melakukan itu, seolah-olah saya ini tidak ikhlas diganti. Padahal sedari awal saya sudah mengatakan kepada Presiden, saya ikhlas diganti. Kedua, saya memandang tidak etis jika seorang bawahan seperti saya mempersoalkan surat keputusan yang menyangkut diri saya sendiri. Karenanya, saya tidak melakukan judicial review ataupun mengajukan ke PTUN. Jadi, seperti sudah saya ungkapkan, saya menerima pemberhentian dengan hormat, saya ucapkan terima kasih kepada Presiden, tetapi silakan menempuh prosedur yang benar. Bagaimana sampai muncul tuduhan Anda melakukan rapat gelap dengan para jenderal dan purnawirawan di rumah dinas Kapolri, sehingga sempat ada perintah menangkap Anda? Para purnawirawan itu malah sudah mengadakan rapat sendiri bersama Adnan Buyung Nasution. Pada waktu itu, mereka meminta waktu bertemu untuk menerima masukan dari saya. Kebetulan minta waktunya malam. Maka, saya minta pertemuannya di rumah dinas saya. Karena merasa ini bukan masalah pribadi, saya undang juga Sekjen Mabes Polri, Kepala Badan Pembinaan Hukum, dan beberapa perwira tinggi lain, termasuk ada anggota DPR RI yang mantan anggota Polri. Apa yang mereka—Adnan Buyung dan para purnawirawan—inginkan dari pertemuan itu? Mereka ingin minta pendapat saya. Saya sampaikan bahwa saya tidak bisa menghalang-halangi mereka melakukan judicial review, tetapi secara pribadi saya tidak akan melakukan itu. Lantas, mereka meminta saya menjelaskan masalah yang sebenarnya. Walaupun kemudian dibantah sendiri oleh Presiden, berita seputar rencana penangkapan Anda sudah santer sekali. Ya, sudahlah. Waktu itu, saya sendiri sudah mengambil cuti. Apa, sih, perbedaan pemberhentian Rusdihardjo dengan pemberhentian Anda? Bukankah pada awalnya Anda juga diprotes DPR? Pak Rusdihardjo langsung diberhentikan, tidak dinonaktifkan. Sedangkan saya dinonaktifan. Istilah nonaktif tidak dikenal dalam sistem administrasi polisi. Pada akhirnya DPR menerima saya, dengan catatan untuk Presiden agar tidak mengulangi lagi di kemudian hari. Bagaimana soal kasus suap pembangunan galangan dan pengadaan kapal yang melibatkan Anda dan PT Satri Utama Mandiri Mandjaya, yang mewakili kontraktor dari Kenya? Perusahaan itu dipilih bukan karena suap atau kolusi. Pilihan kepada perusahaan itu didasarkan pada harga penawaran paling murah, sekitar US$ 4 juta. Sementara itu, masih ada pertimbangan lain: perusahaan itu memiliki nilai tambah karena bersedia pula mengembangkan galangan kapal senilai US$ 2 juta (selama ini, kita mencuci dan memperbaiki kapal di Singapura). Tapi, bukankah penawaran perusahaaan itu bisa paling murah karena tidak dilengkapi asuransi dari penjual? Itu tidak benar. Pihak penjual, Golden Polyship, memberikan garansi selama dua tahun. Dan selama 10 tahun, dijamin spare-part tersedia. Itu semua tertuang di dalam kontrak pembelian. Lantas, mengapa Anda tidak menerima laporan anak buah yang sudah meninjau penawaran lain di Spanyol? Karena dia selalu menunjuk yang mahal terus. Saya anggap ini sudah terkontaminasi. Setelah itu, saya perintahkan tim lain supaya berangkat ke Kenya guna membuat laporan yang obyektif kepada saya. Karena kita butuh cepat, minggu terakhir Januari sudah saya teken. Cari yang murah, kualitas bagus, sesuaikan semua dengan kebutuhan. Jangan main-main (Bimantoro memperlihatkan disposisi yang ia teken). Bagaimana dengan penunjukan tanpa tender kepada supplier kapal itu? (Pertanyaan ini dijawab oleh Deputi Bidang Logistik, Inspektur Jenderal Binarto, yang menemani Bimantoro). Dari awal, kami mengundang 24 perusahaan untuk ikut tahap prakualifikasi. Akhirnya, hanya 18 perusahaan yang ikut dan hanya 13 yang mengikuti pranegosiasi teknis. Dari 13 ini, kemudian ditunjuk tiga perusahaan yang memiliki ranking terbaik. Bagaimana pilihan jatuh kepada satu perusahaan, sementara belum ada pengecekan langsung ke galangan kapal itu? Dari 13 perusahaan ini, Kapolri-lah yang menunjuk tiga terbaik. Ada kesulitan untuk meninjau semua galangan kapal. Belum tentu kita bisa memperoleh informasi akurat, sementara ongkos peninjauan setiap galangan mencapai lebih dari Rp 100 juta. Golden Polyship memiliki rekor yang jelas. Mereka sudah menerima sembilan kapal pesanan dari AL Kenya sejak tahun 1994, dua di antaranya kapal dengan jelajah jauh. Bagaimana dengan informasi yang menyebutkan bahwa perusahaan galangan yang dipilih hanya membuat kapal penangkap ikan dan tidak memiliki sertifikat untuk kapal patroli cepat? Sertifikatnya lengkap. Ada sertifikat dari Lloyd Register. Jadi, saya menganggap laporan itu sudah memihak perusahaan lain. Bagaimana dengan kabar bahwa Anda memenangkan perusahaan itu karena direkturnya adalah Intan Nurfitri, seorang wanita yang disebut punya hubungan istimewa dengan Anda? Ah, tidak ada. Dengan semua orang, kita juga punya hubungan. Kabar istri muda Anda? Ah, gila itu. Tidak ada itu.
2020-08-05 05:09:49


Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.